Satu Data Kabupaten Lamongan

	Produsen Data	Nama Data	Keterangan	Konsep	Definsi	Ukuran	Satuan Data	Kode SDSN	Klasifikasi	Last Updated
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	-						02/12/22 15.47.25	Detail Data
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	jumlah uang yang diterima oleh Pemerindah Daerah	Nilai	Rp	SD00261.00.00	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	02/12/22 15.47.25	Detail Data
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.		Rp	SD00262.00.00	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	02/12/22 15.47.25	Detail Data
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	Pajak Daerah	Pendapatan dari hasil pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Rp	SE00060.00.00	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Bawah Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	02/12/22 15.47.25	Detail Data
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	NILAI	Rp	SE00392.00.00	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	02/12/22 15.47.25	Detail Data
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan atau penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Rp	-	1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	02/12/22 15.47.25	Detail Data
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga deposito, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain Pendapatan dari SKPD, Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan, Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	NILAI	Rp	-	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga deposito, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain Pendapatan dari SKPD, Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan, Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	02/12/22 15.47.25	Detail Data
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer	Penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain	NILAI	Rp	SE00104.00.00	Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah	30/11/22 16.08.56	Detail Data
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Pajak	dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan.	NILAI	Rp			09/11/22 10.58.39	Detail Data
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.	NILAI	Rp	SE00161.00.00		09/11/22 10.58.39	Detail Data
11.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	NILAI	Rp	SE00160.00.00		09/11/22 10.58.39	Detail Data
12.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Dana Darurat	Pendapatan Dana Darurat	Pendapatan Dana Darurat	Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.	NILAI	Rp				Detail Data
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Lainnya	Pendapatan Lainnya	Pendapatan Lainnya	Pendapatan lainnya adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	NILAI	Rp			09/11/22 10.58.39	Detail Data
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.	NILAI	Rp			02/12/22 14.47.17	Detail Data
15.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penerimaan Daerah	Penerimaan Daerah	-	uang yang masuk ke kas daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah.	NILAI	Rp	SD00301.00.00		02/12/22 14.47.17	Detail Data
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.	NILAI	Rp			02/12/22 14.47.17	Detail Data
17.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	Penerimaan Kembali dana Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.	NILAI	Rp			09/11/22 10.58.39	Detail Data
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengeluaran Daerah	Pengeluaran Daerah	Pengeluaran Daerah	Ppengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya	NILAI	Rp	SE00427.00.00		02/12/22 15.08.04	Detail Data
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	Pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.	NILAI	Rp			09/11/22 10.58.39	Detail Data
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.	NILAI	Rp				Detail Data

Standar Data