Standar Data

Rekor 1 ke 20 dari 280
 
Produsen Data
Nama Data
Keterangan
Konsep
Definsi
Ukuran
Satuan Data
Kode SDSN
Klasifikasi
Last Updated
 
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - 14/05/24 03.23.41
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Pendapatan Pendapatan jumlah uang yang diterima oleh Pemerindah Daerah Nilai Rp SD00261.00.00 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 14/05/24 03.23.41
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rp SD00262.00.00 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 14/05/24 03.23.41
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah Pendapatan dari hasil pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rp SE00060.00.00 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Bawah Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 14/05/24 03.23.41
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. NILAI Rp SE00392.00.00 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu 14/05/24 03.23.41
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan atau penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp - 1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN 14/05/24 03.23.41
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga deposito, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain Pendapatan dari SKPD, Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan, Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim) NILAI Rp - Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga deposito, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain Pendapatan dari SKPD, Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan, Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim) 14/05/24 03.33.38
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain NILAI Rp SE00104.00.00 Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah 14/05/24 03.33.38
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan. NILAI Rp 09/11/22 10.58.39
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. NILAI Rp SE00161.00.00 09/11/22 10.58.39
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. NILAI Rp SE00160.00.00 09/11/22 10.58.39
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Dana Darurat Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. NILAI Rp
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya Pendapatan lainnya adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. NILAI Rp 09/11/22 10.58.39
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. NILAI Rp 02/12/22 14.47.17
15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan Daerah Penerimaan Daerah - uang yang masuk ke kas daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah. NILAI Rp SD00301.00.00 02/12/22 14.47.17
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. NILAI Rp 02/12/22 14.47.17
17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Penerimaan Kembali dana Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian. NILAI Rp 09/11/22 10.58.39
18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran Daerah Pengeluaran Daerah Pengeluaran Daerah Ppengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya NILAI Rp SE00427.00.00 02/12/22 15.08.04
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. NILAI Rp 09/11/22 10.58.39
20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. NILAI Rp